Perubahan Sosial Masyarakat Gedong Songo

(Artikel ini telah dimuat Suara Merdeka 11 Maret 1998)

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTPB ) berkekuatan 55 MW di Gedong Songo, masih menyisakan persoalan. Masyarakat masih merasa belum yakin atas keselamatan mereka jika disitu mulai beroperasi PLTPB. Sementara pemerintah yakin bahwa PLTPB ini aman dan tidak merugikan. Kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat perlu segera dilakukan pencerahan agar masyarakat memahami  konsep PLTPB secara utuh.

          Pemerintah memang punya kepentingan dengan proyek PLTPB. Proyek ini menjadi salah satu alternative untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia. Di samping itu, proyek ini sejalan dengan keinginan SBY,untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara energi panas bumi. Apapun resikonya, proyek ini harus tetap berjalan.

          Eksplorasi energi panas bumi ini akan dilakukan dengan padat modal,padat karya  dan tentu saja padat teknologi. Kawasan ini akan semakin terbuka dengan masuknya modal tenaga kerja dan teknologi.Faktor tenaga kerja diyakini akan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam eksplorasi tersebut. Masuknya modal yang besar diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.Masuknya teknologi dalam eksplorasi tersebut, sedikit banyak akan memberikan pengetahuan terutama bagi siswa, tentang alternative pembangkit listrik lengkap dengan proses eksplorasinya serta teknologi yang digunakannya.

           Disamping berdampak positif, proyek ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, apalagi jika tidak ditangani dengan baik, dampak negatifnya akan semakin besar. Tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tidak hanya membawa uang dan ketrampilan. Tetapi mereka juga membawa kebiasaan,adat istiadat dan kebudayaan. Tidak selamanya yang mereka bawa sesuai dengan yang selama ini berlangsung pada masyarakat sekitar. Perbedaan adat, kebiasaan, budaya bahkan gaya hidup, tidak jarang menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat. Bahkan seringkali akulturasi budaya asing terhadap suatu wilayah, mampu menimbulkan perubahan sosial dan kebudayaan, yang meliputi perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga masyarakat dan lapisan dalam masyarakat. 

        Alam pegunungan yang lengang dan sejuk, di mana manusia dapat merenung tentang kebesaran alam dan penciptanya. Dengan adanya ekplorasi ini, ketenangan dan kesejukan alam lambat laun akan sirna seiring deru mesin eksplorator. 

           Nampaknya, PLTPB ini selain memberi kontribusi terhadap penyediaan energi listrik, jika tidak dikelola dengan baik, juga akan menimbulkan kerusakan sosial dan budaya. 

           Pemerintah harus serius dalam menangani “ Dampak Sosial Eksplorasi PLTPB ”.Jangan sampai kekayaan sosial dan budaya bangsa kita yang hilang semakin panjang daftarnya, akibat eksplorasi dengan tidak bertanggungjawab. 

Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah guna menetralisir dampak negative eksplorasi terhadap lingkungan social dan budaya diantaranya:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Konsep pertumbuhan penduduk dalam pengertian ini adalah,bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu daerah yang tidak disebabakan kelahiran, tetapi karena masuknya pendatang. Pada kasus Gedong Songo,beroperasinya PLTPB akan mampu menyedot investasi baik modal maupun tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja luar daerah yang tidak terkendali berpotensi terhadap perubahan sosial dan budaya.Untuk itu pemerintah perlu membuat regulasi yang memberikan keseimbangan terhadap jumlah penduduk Gedong Songo. Koordinasi antar instansi yang menangani masalah ketenaga kerjaan dan kependudukan harus dioptimalkan.Jangan sampai,setelah terjadi perubahan sosial yang berujung pada konfilk sosial,semua saling melempar tanggung jawab.

2. Meminimalisasi Konfliks

Konfliks yang terjadi di daerah ekplorasi dapat terjadi antara orang dengan orang,orang dengan kelompok,bahkan kelompok dengan kelompok.

Akar persoalannya adalah adanya kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dengan kaum pendatang.Mereka yang kalah dalam konfliks sosial tersebut, maka dengan sendirinya simbol–simbol sosial yang mereka miliki,juga akan mengalamai degradasi. Pemerintah harus meningkatkan  peran lembaga – lembaga di tingkat Kabupaten,sampai ditingkat desa. Ikatan-ikatan sosial yang ada,harus  diberi peran dan mengambil peran masing-masing.

Sudah saatnya,pemerintah mulai bertindak membuat parameter keberhasilan pembangunan tidak hanya berdasarkan ukuran – ukuran fisik saja.

Pemerintah yang berhasil dalam mempertahankan keberadaan simbol-simbol  sosial dalam masyarakat harus diberi porsi yang lebih besar lagi,sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Sehingga kita akan menjadi bangsa yang maju dan modern tanpa kehilangan akan sosial dan budaya kita yang adi luhung.

(Drs. Adi Prasetyo, S.H., M.Pd, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Semarang)