Evaluasi Implementasi PPDB

(Artikel ini telah tayang di SUARA MERDEKA tanggal 23 Oktober 2024)

Presiden Prabowo Subiyanto telah melantik Abdul Mukti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ditugaskan untuk mengurai probelem Pendidikan, diantaranya PPDB. Tahun 2024 menjadi tahun yan ke 79 negeri ini melaksanakan penerimaan siswa baru sejak merdeka. Namun, meski sudah 79 kali melaksanakan PPDB, nampaknya hampir bisa dipastikan penyelenggaraannya selalu dirundung masalah.Yang selalu terjadi tiap tahun adalah, kurangnya daya tampung semua sekolah negeri untuk semua jenjang. Pemalsuan dokumen, sertifikat, dan sejenisnya menjadi fenomena menarik akhir akhir ini.

Kilas balik PPDB dimulai dari era kolonia, dimana pada era ini akses pendidikan sangat terbatas dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, terutama anak-anak dari keluarga bangsawan atau pejabat. Sistem penerimaan siswa baru pada saat itu sangat eksklusif dan tidak terstruktur dengan baik.

Setelah Indonesia merdeka, sampai tahun 1970akses pendidikan mulai diperluas. Pada era ini, penerimaan siswa baru diatur oleh masing-masing sekolah tanpa adanya standar yang jelas dari pemerintah. Seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi dan kemampuan finansial orang tua.

Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai menerapkan sistem penerimaan siswa baru yang lebih terstruktur dengan adanya Ujian Masuk Bersama (UMB) untuk SMA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan. Selain itu, pengenalan NEM (Nilai Ebtanas Murni) sebagai salah satu syarat masuk sekolah mulai diterapkan.

Pada era reformasi, sistem penerimaan siswa baru mengalami banyak perubahan. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem penerimaan di wilayah masing-masing. Selain itu, mulai diperkenalkan sistem penerimaan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik.Pada sisi yang lain, Penggunaan NEM dan seleksi prestasi akademik membantu meningkatkan kualitas pendidikan, namun dapat menimbulkan tekanan berlebihan pada siswa.

Sesuai perkembangan teknologi, sistem penerimaan siswa baru mengalami digitalisasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online mulai diterapkan di berbagai daerah. Sistem ini memungkinkan proses seleksi yang lebih transparan, efisien, mengurangi praktik kecurangan, memudahkan akses informasi, serta mengurangi biaya operasional. Namun pola ini terkendala keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, disamping itu diperlukan optimalisasi peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

EVALUASI PPDB 

Era sekarang konsep yang sedang dan terus dikembangkan adalah pola zonasi, prestasi, afirmasi dan mutasi orang tua.  

Sistem zonasi yang mengutamakan jarak dari rumah kesekolah dan diterapkan sejak 2017 diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan seringkali menimbulkan kontroversi dan resistensi dari masyarakat.Sejatinya sistem zonasi berpotensi mengurangi kesenjangan pendidikan dengan pemerataan akses, mendorong integrasi sosial, dan menekan praktik kecurangan dalam seleksi.Namun pola zonasi tak urung juga mendapat penolakan dari masyarakat yang merasa tidak adil, sebagai akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di beberapa daerah.  Hal ini menjadi salah satu faktor,konsep zonasi mnjadi dinamika ditengah tengah masyarakat. 

Berbeda dengan sistem zonasi, sistem Prestasi mengapresiasi siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik.PPDB jalur prestasi memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang diinginkan.Dengan jalur prestasi pemerintah mermaksud memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan mendorong kompetisi sehat. Namun, pada implementasinya dapat berpotensi meningkatkan tekanan akademik pada siswa.

Selanjutnya, Jalur PPDB yang dikembangkan pemerintah adalah sistem Afirmasi. Secara regulasi jalur afirmasi ini diharapkan mmemberikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau kelompok rentan. Dengan melaksanakan pola afirmasi diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari kalangan tersebut. Agar konsep ini bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan ppendampingan khusus untuk memastikan keberhasilan mereka.

Jalur PPDB terakhir yang terus disempurnakan oleh pemerintah adalah jalur mutasi orang tua. Sistem mutasi Orang Tua memberikan kesempatan kepada siswa yang orang tuanya pindah tugas.

Pada hakekatnya, perubahan sistem penerimaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat.

Sistem penerimaan siswa baru di tingkat SMP dan SMA merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Proses ini tidak hanya menentukan kualitas siswa yang akan diterima, tetapi juga mencerminkan kebijakan pendidikan suatu negara. Pemerintah juga harus memahami pentingnya sosialisasi yang efektif tentang kebijakan penerimaan siswa baru agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Yang juga sangat urgen adalah sistem penerimaan perlu terus dievaluasi dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sistem penerimaan siswa baru di tingkat SMP dan SMA di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dari masa ke masa. Setiap era membawa tantangan dan solusi yang berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi dan kebijakan yang adaptif, diharapkan sistem penerimaan di masa depan dapat lebih transparan, adil, dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Melalui evaluasi implemenntasi PPDB,diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang lebih adil, transparan, dan efektif, serta mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia secara merata. Implementasi yang baik dan komitmen dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengawasan yang kuat dan transparansi dalam seluruh tahapan seleksi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mengurangi potensi kecurangan.Peran komite pengawas independen sangat penting untuk memastikan integritas proses penerimaan.

Pentingnya evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan.Pelibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses evaluasi akan memperkaya perspektif dan solusi yang dihasilkan.

Agar PPDB dapat dinikmati masyarakat secara komprehensif, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan Infrastruktur Teknologi: Memperluas jangkauan dan kualitas infrastruktur teknologi untuk mendukung PPDB online di seluruh wilayah Indonesia. Namun juga harus diimbangi dengan sosialisasi Efektif: Pendampingan dan Support: Memberikan pendampingan khusus dan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk memastikan keberhasilan mereka dalam pendidikan. 

Sistem penerimaan siswa baru SMP dan SMA di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa. Setiap perubahan membawa kelebihan dan tantangan tersendiri. Dengan evaluasi yang terus-menerus dan adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diharapkan sistem ini dapat terus berkembang menuju arah yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

(Drs. Adi Prasetyo, S.H., M.Pd, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Semarang.)