Peran Warga Jateng dalam Pendidikan

(Artikel ini telah tayang di Suara Merdeka 23 Mei 2011)

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua (siswa), dan masyarakat, seba- gaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dapat dibedakan dalam bentuk penyelenggaraan, serta pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan. Masyarakat juga dapat berperan menyediakan ketenagaan, baik tenaga pendidik maupun kependidikan.

Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan juga merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat. Termasuk yang berwu- jud nonfisik, seperti penyaluran bea- siswa, penyediaan tempat magang, latihan kerja, atau sumbangan pe- mikiran sewaktu sekolah akan meru- muskan kebijakan.

Kurangnya partisipasi masyara- kat Jateng terhadap penyelenggaraan pendidikan, merupakan fenomena yang harus cepat diantisipasi. Apa- bila jumlah mereka yang tidak peduli pada pendidikan selalu bertambah, padahal di satu sisi kemampuan pemerintah sangat terbatas, pem- bangunan pendidikan bisa meng- alami persoalan serius. Solusinya, pemerintah pusat, Pemprov Jateng, dan sekolah perlu introspeksi dan mereformasi diri.

Ada beberapa strategi dan kebi- jakan yang perlu cepat diambil, untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat. Pertama; mengem- bangkan sikap transparan. Misalnya pelaksanaan anggaran pendidikan untuk sekolah yang bersumber dari APBN dan APBD harus selalu diko- munikasikan n kepada masyarakat. Prinsip keterbukaan ini bisa mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Strategi ini berdampak pula pada meningkatnya keper- cayaan masyarakat terhadap sekolah, sekaligus memberikan stimulan kepada mereka untuk berpartisipasi maksimal, baik secara moral maupun material terhadap pendidikan.

Kedua; menumbuhkan partisipasi di kalangan pemangku kepentingan di Jateng. Untuk menumbuhkan par- tisipasi masyarakat, perlu sinkro- nisasi dan harmonisasi dengan masyarakat. Bila semua langkah ini dilakukan, secara otomatis akan meningkatkan motivasi masyarakat berperan aktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi hanya dapat dibangun apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sekolah, dan kata kuncinya ada pada perilaku terpuji dan tepercaya dari pihak sekolah.

Ketiga; optimalisasi penegakan hukum. Saat ini masyarakat merasa komitmen pemerintah memberantas korupsi belum optimal, bahkan berkesan tebang pilih. Mereka juga merasakan hal yang sama pada bidang pendidikan. Sering terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan negara tidak ditangani serius. Untuk menghilangkan apa- tisme masyarakat, pemerintah harus bersikap tegas memberantas penyelewengan anggaran bidang pendidikan.

Dukungan Masyarakat

Keempat; efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sekolah. Melalui transparansi, masyarakat tahu bahwa tiap tahun ango à anggaran pendidikan selalu mengalami peningkatan. Namun realisasinya sering tidak efektif dan tidak efisien. Sekolah dianggap masih melakukan pem- borosan sehingga upaya mewujud- kan pendidikan berkualitas sulit tercapai.

Kelima; mengoptimalkan peng- awasan internal dan eksternal. Pengawasan bertujuan agar program dapat berjalan dan mencapai tujuan, baik secara kualitatif maupun kuanti- tatif. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pemerintah, yaitu inspek- torat kabupaten/kota, propinsi, hing- ga inspektorat kementerian. Adapun pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan bukan untuk meng- hukum dan mencari-cari kesalahan melainkan demi perbaikan program, termasuk menyangkut keuangan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal perencanaan sampai akhir pro- gram. Saat ini, masyarakat melihat bahwa pengawasan belum bisa mengurangi penyimpangan, bahkan ada kekhawatiran bahwa pengawasan itu merupakan bagian dari penyimpangan, kendati asumsi tersebut masih perlu pembuktian.

Masyarakat di Jateng sangat mendambakan keberhasilan peng- awasan agar pendidikan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Keberhasilan pengawasan ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pendidik- an dan pada waktunya mereka akan berpartisipasi mendukung dunia pendidikan.

Drs. Adi Prasetyo SH MPd, Ketua PGRI Kabupaten Semarang